Contact
Search the Web:


Tanggal Upload 2018-07-10
Oleh Kusmanto, S.Pd


Pemilu Serentak Tahun 2019


UNGARAN, KOMPAS.com - Indonesia segera memasuki tahun politik pada 2019, ditandai dengan Pemilihan Umum Serentak, yakni memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan beberapa daerah seperti di Jawa Tengah, sudah memulai dengan perhelatan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) hingga Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 2018. Melihat banyaknya agenda politik mulai dari wilayah administratif paling kecil hingga pusat, ada kekhawatiran terjadi konflik kepentingan di antara para elite politik. Pengamat politik Universitas Diponegoro Teguh Yuwono mengatakan, potensi konflik dari Pemilu Serentak memang ada. Namun hal itu sudah diantisiasi oleh mekanisme hukum maupun aparatur hukum. Sehingga apabila benar-benar terjadi konflik, maka aparatur dengan aturan hukum yang ada bisa mengelola ataupun mengontrol konflik tersebut dengan baik. "Jadi saya kira, kita sebagai warga bangsa ini tidak perlu jauh berkhawatir. Karena seluruh elemen-elemen di negara ini, baik keamanan dan ketertiban sudah disiapkan," kata Teguh, Jumat (6/10/2017). Baca juga: KPU Gelar Simulasi Pemilu Serentak 2019 Selain itu, lanjut dia, yang lebih penting adalah partisipasi masyarakat. Sudah terbukti bahwa antusiasme masyarakat untuk terlibat dan berniat menjaga agar Pemilu berlangsung sukses berlaku di beberapa pemilu sebelumnya. "Dan kita yang di Perguruan Tinggi, mahasiswa, LSM, media, wartawan kan ingin pemilu kita ini menjadi proses yang rutin tetapi stabil," sebutnya, Melihat tantangan sekaligus potensi dalam kepemiluan yang sudah berlangsung selama ini, Teguh yakin Indonesia akan sukses melalui semua tahapan Pemilu Serentak 2019 maupun Pilkada Serentak 2018 yang berbarengan dengan Pilkades serentak 2018-2019 mendatang. Ia lantas membandingkan dengan pemilu serentak di Amerika yang memilih sekaligus tujuh posisi. Mulai dari legislatif, eksekutif dan yudikatif di semua tingkatan wilayah. Meskipun serentak, namun berlangsung dengan lancar, tertib tanpa konflik. "Bangsa ini harus kita ajari, karena negara-negara maju itu serentak itu tidak hanya tiga. Kalau kita sekarang kan cuma DPD, DPR sama presiden. Di negara lain serentaknya itu tujuh posisi," ucap dia. Suksesnya pemilu serentak di negara-negara maju tersebut lanjutnya, karena adanya jaminan diseluruh tahapannya. Dia optimistis, Indonesia dengan pengalaman yang ada didukung oleh keberadaan lembaga penyelenggara yang kredibel, akan mampu menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019 mendatang dengan sukses. "Nah saya yakin, KPU kan berpengalaman sejak 2004 dulu ya, sudah pengalaman penyelenggaraan, Bawaslu juga sudah cukup lama. Kita punya media, kita punya posisi-posisi masyarakat yang berkontribusi. Saya kira kita tidak perlu khawatir terlalu jauh," katanya.
 

TEMPO.COJakarta - Pelaksanaan pemilu serentak 2018 diperkirakan tak berdampak besar terhadap perekonomian. Kalangan pelaku usaha mengungkapkan, pada perhelatan pesta demokrasi kali ini terjadi penurunan permintaan atribut keperluan kampanye, seperti spanduk, baliho, stiker, dan kaus. "Kami melihat ada pergeseran metode kampanye menjadi lebih fokus di media sosial. Berapa besarnya pergeseran belum dihitung. Tapi, yang jelas, kontribusi ke perekonomian turun," ujar Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, Selasa, 26 Juni 2018. Penurunan permintaan alat peraga kampanye, kata Shinta, juga disebabkan adanya batasan penggunaan dana kampanye yang diterapkan bagi setiap pemerintah daerah pelaksana. Hal itu merujuk pada Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye, yang mengatur dana yang berasal dari orang lain perseorangan nilainya paling banyak Rp 50 juta. "Kalau dulu tidak ada. Jadi kontribusinya mungkin lebih rendah dari pilpres (pemilihan presiden) 2014 yang hanya sekitar 0,1 persen," ucapnya.

Deputi Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Sri Liestiowati mengatakan pergeseran pengeluaran dalam pilkada bisa dilihat dari pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNP-RT). Kelompok ini juga mencakup belanja partai politik. Lies mengatakan BPS sedang melakukan survei selama penyelenggaraan pilkada. "Selain survei LNP-RT, kami juga akan melihat data-data pengeluaran dari KPU, partai politik, dan cek apakah ada pergeseran kampanye ke media sosial," tuturnya. Data detail mengenai hal itu, kata Lies, akan disampaikan BPS dalam rilis pertumbuhan ekonomi pada Agustus mendatang. Dia memperkirakan kontribusi ekonomi pilkada tahun ini setidaknya akan lebih baik daripada tahun lalu. Sebab, jumlah daerah yang terlibat dalam pemilihan serentak tahun ini lebih banyak, mencapai 171 daerah, dibanding pada tahun lalu yang hanya 101 daerah. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution juga menyampaikan harapan yang sama. Dia optimistis kegiatan pilkada dapat berkontribusi positif mendorong tingkat konsumsi rumah tangga. "Pilkada serentak mungkin salah satu yang terbesar. Jadi kami berharap bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1 persen," katanya. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi di kuartal II ini diprediksi dapat menembus kisaran 5,2 persen.

Ekonomi PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, mengatakan peluang tersebut terbuka karena pilkada melibatkan lebih dari 80 persen wilayah perekonomian Indonesia. "Bisa dibilang periode kampanyenya cukup lama dan disambung dengan pilpres 2019. Pergerakannya mulai dirasakan pada kuartal III," ujarnya. David memperkirakan pilkada dapat menyumbang kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 0,12 persen dari sektor konsumsi. "Walaupun dampak multiplier-nya tidak akan sebesar dulu ketika pemilu 2000-2010," ucapnya. Pada periode 2000-2010, kata David, penggunaan media elektronik untuk kampanye sedikit dan lebih banyak berupa penggalangan massa. Dengan adanya pergeseran tren ini, belanja pilkada lebih banyak ke sektor telekomunikasi dan transportasi. Adapun Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira Adhinegara, memperkirakan pilkada serentak tidak mempengaruhi keputusan investor di bursa saham. "Sentimen dari pilkada serentak diperkirakan tidak terlalu berimplikasi pada keputusan para investor," tuturnya saat dihubungi, Rabu, 27 Juni 2018. Menurut Bhima, hal tersebut karena adanya keamanan yang terjaga selama pilkada.