Contact
Search the Web:


Tanggal Upload 2018-05-03
Oleh Kusmanto, S.Pd


Pro Kontra Perpres Tenaga Kerja Asing RIDWAN AJI PITOKO


Pro Kontra Perpres Tenaga Kerja Asing RIDWAN AJI PITOKO                                    Kompas.com - 30/04/2018, 10:36 WIB Sejumlah tenaga kerja asing menunggu pemeriksaan oleh Polisi di Mapolres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/8). Sebanyak 38 tenaga kerja asing asal Tiongkok yang diamankan di lokasi tambang PT BCMG di Kampung Cirangsad, Desa Banyuwangi, Kabupaten Bogor, menjalani pemeriksaan karena tidak dapat menunjukkan identitas dan kelengkapan dokumen Keimigrasian, 14 orang diantaranya sudah dilepaskan karena memiliki dokumen lengkap. ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya/ama/17.(ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya) JAKARTA, KOMPAS.com - Penandatanganan Peraturan Presiden ( Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ( TKA) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pihak-pihak yang pro menganggap perpres tersebut bakal memberikan investasi lebih banyak dari luar negeri ke dalam negeri. Namun, pihak-pihak yang kontra justru merasa perpres tersebut bakal membuat arus kedatangan pekerja asing ke dalam negeri semakin deras. Beberapa pihak, seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) serta instansi lainnya seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menganggap Perpres Nomor 20 tahun 2018 tersebut bukan sebagai masalah. Baca juga: Menaker Tegaskan Perpres 20/2018 Bukan Karpet Merah untuk TKA Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Anton J Supit menyatakan, perpres tentang pengaturan TKA ini akan baik untuk perkembangan investasi dari luar negeri ke Indonesia. "Perpres ini baik untuk membuka investasi agar para investor asing, tenaga kerja asing tidak ragu-ragu berinvestasi di sini karena kan artinya begini, filosofinya perpres ini hanya ingin mempermudah prosedur untuk itu, bukan mempermudah persyaratannya," sebut Anton kepada Kompas.com, Senin (30/4/2018). Menurut dia, adalah hal yang baik jika para investor yang tadinya mengurus izin investasi hingga beberapa bulan bisa menjadi beberapa hari saja. "Kalau ada yang bisa dipersingkat ya dipersingkat, seperti misalnya tidak perlu ke luar negeri tiap enam bulan. Nah ini kan mempermduah prosedurnya," ucap Anton. Baca juga: Menaker: TKI yang Serbu China, Bukan TKA China yang Serbu Indonesia Hal sama disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Keberadaan Perpres 20 Tahun 2018 diyakini politisi Golkar itu untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. “Sejak dahulu, tenaga kerja asing khususnya yang expert ini kalau datang ke Indonesia itu bersama para pemodal. Bukan datang dan mencari kerja sendiri di Indonesia,” jelas Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (25/4/2018). Airlangga menyebut, semakin banyak investor atau pemodal yang berinvestasi di Indonesia maka semakin banyak pula lapangan kerja baru yang bisa dibuka oleh mereka. Melalui perpres tersebut, pemerintah ingin menerapkan kemudahan pemberian visa bagi tenaga ahli asing guna proses transfer pengetahuan dan teknologi bagi tenaga kerja lokal. “Contohnya, perusahaan maintenance, mereka memerlukan tenaga ahli itu paling tidak enam bulan untuk pengerjaannya. Nah, kalau izinnya hanya untuk tiga bulan, bagaimana pabrik bisa beroperasi dan berjalan," kata Airlangga. Baca juga: Ini Data TKA di Indonesia dan Perbandingan dengan TKI di Luar Negeri Kendati ada perpres tersebut, pemerintah tetap secara ketat menyeleksi TKA yang masuk ke Indonesia. Kualifikasi TKA yang boleh masuk ke Indonesia tidak dilonggarkan. Itu berarti hanya tenaga kerja dengan keahlian khusus yang ketersediaannya kurang di Indonesia bisa masuk ke Indonesia. Kemudian Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri memastikan bahwa Perpres 20/2018 tidak akan menjadi aturan untuk masuknya TKA tanpa kemampuan alias buruh kasar. Hanif menyebutkan, keputusan Presiden Jokowi menerbitkan perpres tersebut adalah semata-mata untuk menyederhanakan perizinan di Indonesia yang berbelit-belit sehingga kerap memakan biaya tinggi dan menimbulkan pungutan liar (pungli). Dalam penyederhanaan izin ini, lanjut Hanif, tetap mencantumkan aturan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh TKA, di antaranya mempunyai keahlian atau kompetensi, level menengah ke atas, hanya menduduki jabatan tertentu, lamanya bekerja, hingga harus membayar kompensasi. Bahkan, perpres mengatur harus mengutamakan tenaga kerja Indonesia atau lokal. Hanif mencontohkan, masuknya investasi dari luar negeri ke Indonesia membutuhkan tenaga kerja. Misalnya, untuk membangun pembangkit listrik, maka dibutuhkan pekerja. Namun pekerja itu tidak semua berasal dari Indonesia. "Karena dia (investor) tanam uang triliunan di Indonesia, dia ingin uangnya aman, pekerjaannya selesai secara baik, tepat waktu, maka investor mempunyai kepentingan untuk tenaga kerja dari pihaknya," ucap dia. Namun lanjut Hanif, jumlahnya pun tidak semuanya, jika misalnya proyek tersebut membutuhkan 5.000 orang pekerja, maka misalnya investor hanya membawa sekitar 300 orang saja atau sebagian kecil, mengingat biaya yang harus dipertimbangkan. Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit Indra Munaswar menganggap kalau Perpres 20 tahun 2018 bertentangan dengan Undang Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Indra menggarisbawahi beberapa pasal di perpres tersebut yang tidak sesuai dengan UU tersebut. Pertama adalah Pasal 9 Perpres Nomor 20 menyatakan bahwa rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) merupakan izin bekerja bagi TKA. Hal itu dinilai Indra bertentangan dengan Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003. "Pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa pemberi kerja TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, dalam penjelasannya RPTK merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja TKA," ungkap Indra saat ditemui di Jakarta, Kamis (26/4/2018). Hal lainnya yang berlawanan dengan UU 13/2003 adalah Pasal 10 ayat 1a yang menyatakan bahwa pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan pemegang saham, menjabat direksi, dan anggota dewan komisaris. "Nah ini di UU 13 itu enggak ada pengecualian itu. Semuanya harus punya izin. Ya ini okelah kalau alasan untuk tidak mempersulit karena TKA itu pemegang saham, tetapi kan tetap harus ada izinnya lah masa mau masuk negeri orang enggak ada izinnya," jelas Indra.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pro Kontra Perpres Tenaga Kerja Asing", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/30/103600226/pro-kontra-perpres-tenaga-kerja-asing
Penulis : Ridwan Aji Pitoko
Editor : Erlangga Djumena