Contact
Search the Web:

PNS Koruptor Akhirnya Dipecat !


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akhirnya memecat 2.357 pegawai negeri sipil yang berstatus koruptor, Kamis (13/9/2018). Sebelumnya, para PNS tersebut masih menerima gaji dari negara, padahal kasus hukum yang menjeratnya sudah berkekuatan hukum tetap. Awalnya, data soal PNS koruptor ini diungkap oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemecatan dilakukan agar tidak merugikan negara dan menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, serta bersih dari tindak korupsi. Setelah sekitar satu minggu, pemerintah akhirnya melakukan pemecatan dengan tidak hormat. Berikut fakta-fakta terkait 2.357 PNS...Selengkapnya

PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN


RASIONAL DAN DESKRIPSI SINGKAT Pengangguran masih menjadi salah satu persoalan bangsa. Saya dan juga Anda, memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan anak didik kita memiliki mental wirausaha, agar mereka tidak menjadi pengangguran dan mampu menciptakan peluang usaha sendiri. Melalui konsep kurikulum kewirausahaan ini diharapkan anak didik kita dapat memiliki bekal keterampilan soft skill dan hard skill berwirausaha dengan cara memasukkan muatan kewirausahaan baik secara substansi nilai-nilai kewirausahaan maupun aplikasinya pada setiap proses pembelajaran. Untuk menyiapkan keterampilan-keterampilan itu, maka Modul Produk Kreatif dan Kewirausahaan ini dikemas dalam 4 esensi. yaitu perilaku wirausaha dan peluang usaha; pengetahuan tentang produk barang dan jasa; media promosi dan pemasaran; serta laporan keuangan. Alur pikir dari 4 esensi tersebut adalah: peserta mampu mengidentifikasi peluang usaha, selanjutnya memiliki pengetahuan tentang memproduk peluang usaha tersebut, melakukan upaya-upaya promosi, hingga pada penyusunan laporan keuangan untuk mengetahui omzet. Modul ini dikemas dalam empat kegiatan belajar (4 KB) dan seluruhnya diberi alokasi waktu 32 jam pelajaran (JP) RELEVANSI Kewirausahaan memiliki potensi yang besar untuk menjadi system yang dapat menanggulangi pengangguran dan persoalan keterhambatan dalam pembangunan lainnya. Sehingga, menjadi sangat relevan bagi pemerintah untuk memasukkan Kewirausahaan dalam kurikulum pembelajarannya. Relevansi antara tuntutan dunia kerja dan urgensi dunia pendidikan untuk menyiapkan pebelajar yang memiliki kompetensi kewirausahaan dapat terlihat dalam modul ini yangmembahas tentang: 1) pengetahuan mengenai peluang usaha; 2) dasar-dasar pengelolaan bisnis baik berupa produk maupun jasa; 3) kemampuan mengetahui strategi bersaing; 4) mengelola modal, baik modal berbentuk materi maupun nonmateri; 5) pengelolaan media pemasaran; dan 6) penyusunan laporan keuangan. Kompetensi-kompetensi tersebut di atas sangat diperlukan, khususnya bagi siapa saja yang bekerja dalam bisnis maupun yang bergelut di bidang lain yang membutuhkan sikap wirausaha. Dengan demikian, kehadiran modul ini memberikan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola produk kreatif dan kewirausahaan....Selengkapnya

Jokowi: Demokrasi Bukan Perang Tapi Ajang Adu Gagasan


"Demokrasi bukan perang, demokrasi bukan permusuhan tapi ajang adu gagasan, adu ide, adu rekam jejak, dan adu prestasi," kata Jokowi....Selengkapnya

Pemilu Serentak Tahun 2019


Indonesia segera memasuki tahun politik pada 2019, ditandai dengan Pemilihan Umum Serentak, yakni memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden....Selengkapnya

Mengapa 1 Juni Jadi Hari Lahir Pancasila?


Pada Perpres tersebut dijelaskan bahwa penetapan hari lahir Pancasila mengacu pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei-1 Juni 1945. Dalam hari-hari itu, ada 3 orang tokoh yang memaparkan tentang dasar negara yakni Muhammad Yamin, Soepomo, kemudian Sukarno. ...Selengkapnya

Pro Kontra Perpres Tenaga Kerja Asing RIDWAN AJI PITOKO


Sejumlah tenaga kerja asing menunggu pemeriksaan oleh Polisi di Mapolres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/8). Sebanyak 38 tenaga kerja asing asal Tiongkok yang diamankan di lokasi tambang PT BCMG di Kampung Cirangsad, Desa Banyuwangi, Kabupaten Bogor, menjalani pemeriksaan karena tidak dapat menunjukkan identitas dan kelengkapan dokumen Keimigrasian, 14 orang diantaranya sudah dilepaskan karena memiliki dokumen lengkap. ...Selengkapnya

Prabowo Ungkap Pidatonya soal Indonesia Bubar Tahun 2030 atas Kajian Ahli Intelijen


Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan, pernyataannya soal Indonesia tidak ada lagi tahun 2030 didasarkan pada scenario writing pihak asing. "Jadi di luar negeri itu ada scenario writing, yang nulis itu ahli-ahli intelijen strategis. Dibuka dong, baca dong," ujar Prabowo di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis (22/3/2018). Prabowo ingin menyampaikan skenario tersebut sebagai sebuah peringatan bagi Pemerintah Indonesia untuk tidak menganggap enteng berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat ...Selengkapnya

Muslim Cyber Army (MCA) dan Spekulasi yang Berkembang Liar


REPUBLIKA.CO.ID Spekulasi bermunculan secara liar terkait terungkapnya jaringan the Family Group Muslim Cyber Army (MCA). Spekulasi ini terjadi bukan hanya pada benar tidaknya para tersangka kasus ini terkait dengan MCA, tapi juga menyinggung hal-hal lain....Selengkapnya

Tak Sesuai Pancasila, Dewan Pertimbangan MUI Dorong Pemerintah Tolak LGBT


Rapat Pleno yang digelar Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu sore, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin mengungkapkan ada beberapa keputusan terkait persoalan yang tengah menjadi polemik di antaranya mengenai rencana perubahan pasal kitab hukum pidana yang mengatur soal perbuatan cabul sesama jenis guna mencegah berkembangnya LGBT....Selengkapnya

Kebijakan Trump Soal Pengakuan Yerusalem Tuai Kecaman Dunia


Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel menuai kecaman komunitas internasional. Kebijakan itu dianggap berpotensi membuat kekisruhan baru. ...Selengkapnya

Tipikor


Di saat sejumlah pejabat teras Pemprov Jambi ditangkap KPK, Zumi Zola tengah menghadiri acara Maulid Nabi bersama Ketum PB NU, KH. Said Aqil Siraaj. (Liputan6.com/B Santoso)...Selengkapnya

Soal Nobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Itu Perintah Saya, Mau Apa?


Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo rupanya tidak ambil pusing atas polemik pemutaran film G30S/PKI di lingkup internal institusinya. Dia menegaskan acara nonton bareng film kontroversial itu memang perintahnya....Selengkapnya